Enhancing Quality Education Through Quality Evaluation

User login

Pesan Ketua

HEPI merupakan sebuah organisasi profesi yang bergerak di bidang pen­di­dik­an yang memiliki azas profesionalisme dan keilmuan dalam bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan. Organisasi ini bersifat independen yang anggo­tanya terdiri dari him­pun­an para ahli, praktisi, pengamat, dan peminat evaluasi pendidikan.

Selengkapnya

    CATATAN TENTANG UN UNTUK WANTIMPRES

    Membaca berita di Kompas, Rabu (21 Maret 2012) dengan judul Wantimpres Dukung Evaluasi UN,   penulis tergelitik untuk memberikan tanggapan dengan tujuan untuk menghilangkan kebingunan dan kesimpangsiuran berita seputar Putusan MA tentang UN.

     

    Barangkali masih banyak pihak yang belum tahu apa isi putusan MA tersebut. Karena ketidaktahuan inilah yang membuat masyarakat semakin resah, gelisah, dan marah kepada pemerintah. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk memaparkan kembali Putusan MA tersebut.

     

    Putusan MA tahun 2009 tentang penyelenggaraan ujian nasional (UN) sifatnya  menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Dalam Putusan MA tesebut  tidak ada ada larangan untuk menyelenggarakan UN atau UN dihapuskan.

     

    Secara rinci, putusan MA tersebut mengandung beberapa hal sebagai berikut. Menyatakan tergugat I (Presiden RI), tergugat II (Wakil Presiden RI), tergugat III (Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo), dan tergugat IV ( Ketua BSNP Bambang Soehendro) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN), khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

     

    Putusan kedua adalah memerintahkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di  seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional lebih lanjut. Putusan ketiga adalah memerintahkan kepada para tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan ujian nasional.  Putusan terakhir adalah memerintahkan kepada para tergugat untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional.

     

    Putusan MA tersebut menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari anggota Komisi X DPR-RI. Karena tidak ada putusan yang secara eksplisit melarang pemerintah untuk menyelenggarakan UN, maka Panja UN Komisi X DPR-RI tahun 2010, setelah berdialog dengan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) mencapai kesepakatan bahwa  UN tetap diselenggarakan. Namun Panja UN Komisi X DPR-RI memberikan catatan supaya nilai sekolah diperhitungkan dalam menentukan kelulusan siswa dalam UN.

     

    Menindaklanjuti usulan Panja UN Komisi X DPR-RI tersebut, Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan masukan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada tahun 2011 menetapkan formula gabungan dengan pembobotan 40% untuk nilai sekolah dan 60% untuk nilai UN. Nilai sekolah sendiri terdiri atas 40% nilai rapor dan 60% nilai ujian sekolah. Kebijakan tentang kriteria kelulusan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK.

     

    Dengan formula gabungan tersebut, untuk lulus UN menjadi lebih mudah karena ada kontribusi nilai sekolah. Maka Secara nasional angka kelulusan UN SMA/MA dan SMK tahun 2011 adalah 99.22 persen.  Tingkat kelulusan ini  meningkat 0.18  persen  dibanding tahun 2010 dengan angka kelulusan 99,04 persen.

     

    Sikap Wantimpres

     

    Dalam berita Kompas (21 Maret 2012) tesebut disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan merekomendasikan kepada Presiden untuk  mengevaluasi kebijakan ujian nasional terkait dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2009.

     

    Disebutkan juga Meutia Hatta anggota Wantimpres Bidang Pendidikan memberikan pernyataan bahwa berdasarkan masukan soal kebiakan UN yang memang perlu dikaji kembali. Menurut Meutia, pelaksanaan UN masih merugikan siswa. Sementara Albert Hasibuan, anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM,  mengatakan agar presiden melaksanakan putusan MA menunda UN dan mengevaluasi sistem pendidikan nasional.

     

    Menurut penulis, sikap Wantimpres tersebut terlalu gegabah dan terburu-buru dalam membuat pernyataan kepada publik di saat ujian nasional akan dilaksanakan pada bulan April 2012 mendatang. Pernyataan ini bisa membingungkan masyarakat, terutama para siswa dan guru di sekolah/madrasah. Peserta UN yang semestinya konsentrasi dan serius mempersiapkan diri, dengan adanya pertanyaan tersebut perhatian dan konsentrasi mereka bisa buyar dan kabur.

     

    Bahwa Wantimpres melakukan kajian dan akan membuat rekomendasi kepada Presiden, itu memang wewenang dan tugas Wantimpres. Tetapi, belum saatnya membuat pernyataan kepada publik sebelum melakukan kajian secara komprehensif. Karena pernyataan tersebut akan semakin memperkeruh suasana. Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung tahun 2009 tidak ada kata larangan untuk menyelenggarakan ujian nasional.

     

    Akan lebih baik jika Wantimpres melakukan kajian dalam bentuk lokakarya nasional tentang UN ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, pegagogik, pengukuran dan evalusi, serta psikologi, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. Atau minimal melakukan dialog dengan BSNP yang memiliki wewenang menyelenggarakan UN sebagaimana diamanatkan oleh PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hasil lokakarya atau dialog ini yang selanjutnya dirumuskan untuk dijadikan rekomendasi kepada Presiden.

     

    Terkait dengan putusan MA untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di  seluruh daerah di Indonesia, sebelum melaksanakan ujian nasional, perlu dipahami bahwa usaha itu dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kedubayaan, secara bertahap. Bantuan diberikan dalam bentuk renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan pelatihan di dalam masa jabatan atau in-service training  bagi guru-guru.

     

    Jika pemerintah harus menunggu seluruh sarana prasana lengkap dan seluruh kualitas guru sama antar  sekolah dan wilayah, baru bisa melakanakan UN, maka ini merupakan  mission impossible. Ungkapan ekstrimnya, sampai hari kiamatpun,   tidak akan terwujud. Apalagi setiap tahun muncul sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan dengan mutu guru, sarana dan prasarana yang bervariasi.

     

    Menurut hemat penulis, suasana kepemimpinan nasional saat ini berbeda dengan zaman SBY-JK dulu. Saat itu, Jusuf Kalla adalah figur pemimpin yang memperjuangkan pelaksanaan UN. Menurut Jusuf Kalla, mutu pendidikan bangsa ini akan tertinggal jika UN dihapuskan. Karena UN merupakan salah satu alat kendali terhadap mutu pendidikan. Negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Inggris, Jepang, dan Korea juga melaksanakan UN. Demikian juga negara tetang seperti Singapura dan Malaysia.

     

    Nah sekarang, tidak ada figur seperti Jusuf Kalla yang berani pasang badan untuk menyelenggarakan UN. Apalagi Wantimpres sendiri telah bersikap seperti itu. Akibatnya, para pelaku pendidikan di lapangan yang menjadi korban kebijakan. Yang lebih parah lagi adalah masa depan anak bangsa kita. Mestinya mereka sudah mulai mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi justru dibingungkan dengan kebijakan UN yang selalu berubah-ubah.

     

    Sebenarnya yang menjadi isu sentral saat ini bukan lagi pro dan kontra terhadap UN, tetapi bagaimana meningkatkan tingkat aksebtabilitas, kredibilitas, dan kejujuran dalam penyelenggaraan UN. Isu inilah yang seharusnya direspon dan dikaji oleh Wantimpres.  Bukan lagi mempermasalahkan Putusan Mahkamah Agung. Kekhawatiran penulis, jangan-jangan para anggota Wantimpres sendiri belum membaca langsung Putusan MA tersebut dan hanya mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Tim Advokasi Korban UN. Jika hal ini terjadi, maka ini merupakan malapetaka sistem ujian nasional kita.

     

    Semoga Wantimpres sesuai dengan namanya bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden, yang berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui sistem evaluasi yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyakat. 

     

    Bambang Suryadi

    Dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

    Sekretaris Umum Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI)