Enhancing Quality Education Through Quality Evaluation

User login

Pesan Ketua

HEPI merupakan sebuah organisasi profesi yang bergerak di bidang pen­di­dik­an yang memiliki azas profesionalisme dan keilmuan dalam bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan. Organisasi ini bersifat independen yang anggo­tanya terdiri dari him­pun­an para ahli, praktisi, pengamat, dan peminat evaluasi pendidikan.

Selengkapnya

    FORMULA UJIAN NASIONAL 2011: Keputusan Akademik Vs Politik

    Salah satu wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah menyelenggarakan Ujian Nasional atau UN.  UN SMA/MA dan SMK telah diselenggarakan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 April 2011 dan UN SMP/MTs telah diselenggarakan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 April 2011.  Hasil UN akan diumumkan paling lambat tanggal 16 Mei 2011 untuk SMA/MA dan tanggal 28 Mei 2011 untuk SMP/MTs.

    Berdasarkan hasil UN  dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan Nasional, tingkat kelulusan UN SMA/SMK tahun 2011 adalah 99,22 persen, naik 0.18 dari tahun   tahun 2010  dengan tingkat kelulusan 99,04 persen.  Tingkat kelulusan  UN SMP/MTs 2011   adalah 99,43 persen dan pada tahun 2010 adalah 99,42 persen.

    BSNP pertama kali menyelenggarakan UN pada tahun 2006. Sejak 2006 sampai 2010,   BSNP telah menentukan kriteria kelulusan yang selalu naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, kriteria kelulusan adalah 4,50, tahun 2007 naik menjadi 5,00, tahun 2008  naik  lagi menjadi 5,25. Tahun  2009  ada kenaikan 0,25 dari 5,25 menjadi 5,50 dan tahun 2010 tidak mengalami kenaikan,  masih sama dengan tahun2009 yaitu 5,50. Alasan BSNP menaikkan  kriteria kelulusan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan. Meskipun standar kelulusan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan standar di Malaysia atau Singapura.

    Namun pada tahun 2011 kriteria kelulusan  yang mestinya dinaikkan ternyata tetap pada angka 5,50. Kriteria 5,50 itu pun bukan untuk nilai UN murni, tetapi merupakan nilai gabungan. Yaitu gabungan  40% nilai sekolah dan 60% nilai UN. Nilai sekolah terdiri atas 40% nilai rapor dan 60% nilai ujian sekolah.  

    Bagaimana formula itu dapat dicetuskan? Dari informasi yang penulis dapatkan, formula tersebut merupakan hasil  kompromi atau kesepakatan antara Komisi X DPR-RI, Kementerian  Pendidikan Nasional dan BSNP. Artinya, perubahan formula tersebut merupakan keputusan politik, bukan keputusan akademis sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh BSNP dalam menetapkan standar atau kriteria kelulusan.  Tentu saja formula baru tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

     

    Kelebihan

    Mencermati formula UN gabungan yang diterapkan tahun 2011, penulis mencatat  beberapa   kelebihan. Pertama,  formula tersebut mendapat sambutan positif dari  masyarakat karena dianggap  memberikan apresiasi kepada usaha dan kinerja guru,  pihak sekolah, dan murid selama proses belajar mengajar berlangsung. Dengan demikian, formula tersebut memotivasi para guru  untuk mengajar dengan sungguh-sungguh dan mendorong para murid untuk belajar dengan sungguh-sungguh pula.  Tidak bisa santai-santai selama mengikuti proses belajar mengajar karena nilai rapor yang diambil dari ulangan harian, praktik, kuis, dan bentuk penilaian lainnya diperhitungkan dalam menentukan kelulusan dengan bobot 40% ditambah nilai ujian sekolah dengan bobot 60%.  

     

    Kedua, dengan memasukkan nilai rapor dan nilai ujian sekolah dalam menentukan kelulusan, secara teoritis menggambarkan  penilaian yang berkelanjutan (continues  assessment) dan penilaian secara komprehensif karena mempertimbangkan tiga aspek  kognitif, afektif, dan psikomotorik.  Peran UN untuk menilai aspek kognitif, sedangkan peran sekolah dan guru-guru untuk mengukur aspek kognitif, afektif,   psikomotorik, melalui ujian sekolah.

    Ketiga, dengan formula baru tersebut, UN tidak lagi memveto  kelulusan  siswa dari satuan pendidikan. Selama ini nilai UN dianggap sebagai satu-satunya penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Banyak siswa yang prestasi  hariannya bagus, tetapi karena tidak lulus UN akhirnya yang bersangkutan tidak lulus dari satuan pendidikan. Dibanding dengan UN tahun 2010, sekarang ini tingkat kecemasan di kalangan murid-murid dan guru-guru tidak  begitu tinggi.

    Keempat,  dengan formula baru tersebut untuk lulus dari satuan pendidikan lebih mudah daripada kriteria kelulusan  yang selama ini ditetapkan BSNP. Karena untuk lulus UN tidak suit, maka secara umum gejolak menjelang dan saat pelaksaanaan UN tahun 2011 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.  Data dari Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendiknas menyebutkan selama pelaksanaan UN SMA/MA tahun 2011  hanya ada 80-an   pengaduan yang masuk. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2010 sebanyak 300-an  pengaduan pada pelaksanaan UN SMA/MA.  Sebagai ilustrasi, bisa kita lihat simulasi berikut ini. 

     

    Tabel 1: Simulasi Gabungan Nilai Sekolah dan Nilai UN untuk SMA Jurusan IPA

     

    Mata Pelajaran

    Nilai Sekolah

    X 0,40

    Nilai UN

    X 0,60

    Nilai Akhir

    Bahasa Indonesia

    6,00

    7,00

    6,60

    Bahasa Inggris

    6,50

    6,00

    6,20

    Matematika

    7,50

    5,00

    6,00

    Biologi

    7,00

    6,00

    6,40

    Fisika

    6,50

    5,00

    5,60

    Kimia

    6,00

    5,00

    5,00

    Rata-Rata

    5,97

    Nilai Akhir (Hasil pembulatan)

    6,0

     

    Dari tabel simulasi di atas, dapat dipahami, dari 6 mata pelajaran yang diujikan, seluruh nilai UN kecuali Bahasa Indonesia lebih rendah daripada nilai sekolah. Karena mayoritas nilai sekolah  lebih tinggi daripada nilai UN, maka nilai akhir, setelah digabungkan,  cenderung naik. Dengan nilai akhir 6,0 (hasil pembulatan) siswa sudah lulus dari satuan pendidikan karena kriteria kelulusan yang ditetapkan BSNP adalah 5,50.  

    Jika nilai sekolah yang dicapai murid di atas 7, misalnya 8 atau 9, dan nilai UN lebih rendah lagi, misalnya 5 atau 4, maka siswa masih tetap lulus.  Artinya, untuk lulus dari satuan pendidikan pada UN 2011, tidak sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Jika pada tahun 2010  secara nasional presentasi kelulusan UN SMP/MTs sebesar 99,45% dan kelulusan UN SMA/MA sebesar 99.04%, maka pada tahun 2011 presentasi kelulusan bisa lebih tinggi lagi. Pertanyaannya, apakah peningkatan persentase kelulusan ini mencerminkan mutu pendidikan nasional?

    Kekurangan  

    Selain memiliki kelebihan seperti yang penulis sebutkan di atas,  formula baru UN 2011 juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Pertama, formula tersebut memberi peluang kepada sekolah untuk mengatrol nilai rapor dan ujian sekolah. Kenyataannya, beberapa sekolah, terutama sekolah yang selama ini mutu pendidikannya rendah, melakukan hal tersebut (Kompas, 16 April 2011). Alasannya, jika murid-murid tidak lulus UN, sekolah tersebut akan kekurangan murid pada tahun berikutnya. Bahkan bisa jadi tidak ada yang mendaftar.

    Dengan mengatrol nilai tersebut, jika dicermati dari  pespektif psikologis, sebenarnya tidak membantu murid tetapi malah mencelakakan murid. Alasannya, murid-murid yang selama ini belum tuntas menguasai mata pelajaranyang dipelajari, sudah dianggap tuntas oleh guru dengan memberikan nilai yang tinggi.  Nilai tersebut sudah pasti tidak menggambarkan kemampuan atau kompetensi murid yang sebenarnya.  Akibatnya, jika murid yang bersangkutan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dipastikan akan tertinggal oleh teman-temannya. 

    Sayangnya, sedikit sekali guru-guru yang menyadari hal ini. Mereka hanya berpikir sepintas untuk menjaga nama baik sekolah. Padahal  sebenarnya, lambat atau cepat, tindakan tersebut justru  merusak nilai-nilai kejujuran dan keterampilan yang selama ini diajarkan di sekolah.

    Kedua, sebenarnya formula baru UN 2011 ini set back (kembali ke belakang) dan tidak move forward (maju ke depan). Kalau kita menilik ke belakang, formula baru ini sebenarnya pernah diterapkan dari tahun 1983-2002 dengan nama EBTANAS yang menggunakan formula (P + Q + nR)/(2 + n). P adalah nilai semester ganjil tahun terakhir,  Q adalah nilai  semester  genap tahun terakhir, R adalah Nilai  EBTANAS Murni (NEM), dan n adalah konstanta dari NEM.

    Harapan penggunaan formula ini adalah nilai n yang semakin lama semakin besar. Evaluasi  pelaksanaan EBTANAS (Djemari dkk, 1999) menyimpulkan bahwa EBTANAS mendorong guru untuk meyelesaikan kurikulum, memotivasi siswa belajar, dan meningkatkan perhatian orang tua terhadap belajar anaknya. Namun hal lain yang muncul   adalah   sejumlah sekolah menentukan nilai n tetap kecil dan cukup banyak sekolah yang menentukan nilai n setelah diperoleh hasil EBTANAS, dengan harapan agar banyak atau semua siswa lulus. Artinya, meskipun semua murid lulus EBTANAS, mutu pendidikan tidak meningkat karena  nilai yang ada tidak mencerminkan kompetensi murid yang sebenarnya.

    Pertanyaannya, ketika DPR menawarkan formula tersebut, apakah mereka sudah mengkaji secara detail sejarah dan  perjalanan UN di Indonesia.  Padahal mereka juga melakukan studi banding ke luar negeri  beberapa  bulan sebelum UN dilaksanakan.  Apa hasil studi banding mereka?  Kita tidak pernah mendengar sama sekali.

    Tidak selamanya kebijakan politik itu benar secara akademis. Sebaliknya tidak selamanya kebijakan akademis itu bisa diterima oleh kalangan politikus. Buktinya formula UN tersebut. Akibatnya, rakyat yang dirugikan karena UN dibiayai oleh pemerintah dan itu berasal dari uang rakyat.

     

    Alternatif solusi

    Untuk melihat kemampuan siswa yang sesungguhnya, BSNP akan mencantumkan nilai UN murni, nilai sekolah, dan nilai akhir  di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Sehingga jika ada kesenjangan antara nilai UN dan nilai sekolah, misalnya nilai UN 4 dan nilai sekolah 9 untuk mata pelajaran tertentu, pengguna sudah dapat mengerti apa arti nilai tersebut  dan bagaimana kemampuan siswa yang bersangkutan.

    Usul konkrit penulis,  UN diselenggarakan dengan model  ujian TOEFL. Hanya sekolah dan murid yang siap mengikuti UN  yang mendaftar. Akibatnya, mereka yang tidak siap, tetap lulus dari satuan pendidikan tetapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena tidak memiliki nilai UN.  Hal ini sudah berlaku bagi mereka yang ingin belajar ke luar negeri. Perguruan tinggi setempat hanya menentukan untuk bisa mendaftar harus menunjukkan sertifikat TOEFL dengan skor  500. Kenyataannya tidak ada yang protes dan justru calon mahasiswa berlomba-lomba untuk meningkatkan skor TOEFL dengan belajar sungguh-sungguh.

    Dengan demikian, angka kecurangan bisa ditekan. Biaya bisa dikurangi. Isu kebocoran soal bukan lagi menjadi isu nasional.  Dan pasti, murid-murid dan guru-guru akan sungguh-sungguh, karena merasa malu meskipun  anak didiknya lulus dari sekolah tetapi tidak bisa melanjutkan  ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kapan bisa direalisasikan? Kita tunggu para penentu kebijakan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. 

     

    Bambang Suryadi

    Dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

    Sekretaris Umum Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI)

    Pendapat Pribadi dan tidak mewakili institusi atau lembaga